Mitraaspirasi || Kab Sumedang - Pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, terancam gagal akibat aksi anarkis dan dugaan pemalsuan tanda tangan. Meskipun 32 warga yang bermukim dalam radius pembangunan telah memberikan persetujuan tertulis, penolakan dari warga di luar radius telah memicu konflik serius.
Puncaknya terjadi pada tanggal 19 Mei 2025, saat rapat di GOR Desa Mekarbakti diwarnai aksi anarkis. Para penolak proyek merusak fasilitas umum milik negara dengan melempar dan menendang peralatan GOR. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar.
Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat penolakan yang beredar, tertanggal 15 Mei 2025. Diduga, sejumlah pihak memalsukan tanda tangan warga untuk memperkuat penolakan terhadap proyek tersebut. Dugaan adanya provokator yang sengaja mengadu domba warga juga tengah diselidiki.
Amad Mamuri, warga Desa Mekarbakti dan seorang Legal Officer, menyoroti sikap Camat Pamulihan, H. Rohana, yang dinilai lamban dalam merespon konflik ini. Ia mempertanyakan keengganan Ketua RT 39 (yang berada di luar radius pembangunan) untuk memberikan stempel resmi pada dokumen persetujuan, serta menuding adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Amad Mamuri juga merujuk pada Berita Acara tanggal 4 Maret 2025 yang mencatat dukungan warga dalam radius dan pengurus RT/RW terhadap pembangunan tower.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang dan pihak berwajib untuk segera menyelidiki dugaan pemalsuan tanda tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku aksi anarkis. Transparansi dan keadilan dalam penyelesaian konflik ini menjadi tuntutan utama agar pembangunan tower BTS dapat dilanjutkan tanpa hambatan dan menjaga kondusifitas wilayah. Kejadian ini menjadi sorotan penting terkait pentingnya komunikasi efektif dan penyelesaian konflik yang konstruktif dalam proyek pembangunan infrastruktur di daerah.
Editor: Nang obet
Sumber : Amad Mamuri