Mitraaspirasi || Lebak Banten - Pemberitaan tentang hasil pembangunan Alun-alun Rangkasbitung tahun 2025 yang menggunakan APBD Lebak sebesar Rp 4.915.438.000,- memasuki babak baru. Warga dari Kampung Umbulan, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, bernama Badri, mengungkapkan kecurigaan bahwa hasil pekerjaan yang diresmikan langsung Bupati Lebak Hasbi Jayabaya diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
Sebelumnya, Badri telah mengajukan permohonan informasi mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut. Namun, permohonannya ditolak dengan alasan RAB dikecualikan karena dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Badri mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun tetap mendapatkan alasan yang sama.
Didampingi Divisi Advokasi Bintang Indonesia, Badri akhirnya mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten pada tanggal 20 Maret 2026.
Hudaya, Kepala Divisi Advokasi Bintang Indonesia, meyakini bahwa perjuangan Badri sesuai dengan kaidah hukum. Menurutnya, RAB bukan termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan, apalagi dengan alasan perlindungan hak cipta. Hudaya menyatakan bahwa pihak DPUPR Lebak perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
"Kita yakin apa yang dimohonkan Bapak Badri sesuai dengan norma. Penggunaan alasan perlindungan hak cipta untuk menolak permohonan RAB sungguh mengherankan. Nantinya, proses persidangan diharapkan menjadi pembelajaran bagi DPUPR Lebak terkait penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.
Hudaya juga berharap Komisi Informasi Banten dapat mengacu pada prestasi Komisi Informasi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Komisi Informasi Pusat yang dikenal profesional dalam menangani sengketa informasi.
"Saatnya Komisi Informasi Banten mencontoh nilai positif dari institusi sejenis di daerah lain untuk menangani dan memutuskan sengketa dengan profesional serta terbaik," pungkasnya.
Sumber : Badri
Red