Mitraaspirasi || Kota Bandung - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi isu krusial bagi sekolah swasta di Kota Bandung. Hal ini terungkap dalam kunjungan silaturahmi ke SMP PGRI 8 Bandung, di mana awak media Mitraaspirasi.net berkesempatan berdiskusi dengan Kepala Sekolah, Drs. Nendi, mengenai tantangan yang dihadapi sekolah swasta saat ini.
Salah satu keluhan utama adalah perubahan kuota jalur zonasi dalam PPDB. Awalnya ditetapkan 35%, namun dalam pelaksanaannya, kuota tersebut membengkak menjadi 50%. Hal ini berdampak signifikan pada jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta.
"Sistem pendaftaran di sekolah negeri juga jauh dari pakta. Contohnya, mekanisme pendaftaran dengan dua pilihan, tapi banyak siswa yang tidak diterima di kedua pilihan tersebut. Akhirnya, orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Namun, ketika pemerintah memberikan kebijakan penambahan kuota di sekolah negeri, siswa yang sudah terdaftar di swasta ditarik kembali ke negeri. Ini jelas kurang adil," ungkap Drs. Nendi.
Akibatnya, SMP PGRI 8 Bandung mengalami penurunan drastis jumlah siswa, dari tahun-tahun sebelumnya menjadi hanya 48 siswa. Kondisi ini mengancam keberlangsungan sekolah swasta yang mengandalkan biaya operasional dari sumbangan siswa.
Menanggapi program "Sekolah Rakyat" yang digagas oleh Presiden Prabowo, Drs. Nendi menyampaikan harapan agar sekolah swasta yang ada dapat dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat. "Bangunan yang ada tinggal diperbaiki dan ditambah ruang kelas. Teknisnya bisa diatur antara pemerintah pusat dan yayasan. Ini adalah harapan dari sekolah-sekolah swasta," imbuhnya.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi solusi win-win bagi semua pihak. Sekolah swasta tetap dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan, sementara pemerintah dapat merealisasikan program Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada.
Jurnalis : Dasri
Tags:
Pendidikan