Mitraaspirasi || Bandung - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aliansi Kajian Jurnalis Independen (AKJII) Jawa Barat, Amad Ma'muri, secara tegas mengumumkan pembubaran kepengurusan DPD AKJII Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah melalui proses evaluasi mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek yang dianggap tidak jelas serta tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk kelangsungan organisasi, Minggu (01/02/2026)
Dalam pernyataannya, Amad Ma'muri menjelaskan bahwa keputusan pembubaran tidak diambil dengan sembarangan. Salah satu alasan utama adalah kurangnya transparansi yang ditunjukkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKJII. Berbagai upaya untuk mendapatkan klarifikasi terkait tata kelola organisasi pusat tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, sehingga membuat keberlangsungan kerja DPD Jawa Barat menjadi terganggu.
Permasalahan yang menjadi fokus utama adalah kecurigaan terhadap tata kelola kepengurusan DPD, terutama terkait surat keputusan (SK) pengangkatan Ketua Umum yang belum dapat diberikan meskipun telah beberapa kali diminta. SK tersebut menjadi dokumen penting untuk melengkapi permohonan pendataan organisasi di Kantor Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Tanpa dokumen resmi tersebut, status hukum DPD AKJII Jawa Barat menjadi tidak jelas dan berpotensi menghambat seluruh program kerja yang telah direncanakan untuk mendukung profesionalisme dan independensi jurnalis di wilayah Jawa Barat.
Selain itu, beberapa poin lain yang menjadi pertimbangan adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah, serta ketidakjelasan alokasi sumber daya yang seharusnya mendukung aktivitas DPD. Hal ini membuat kepengurusan daerah sulit untuk menjalankan mandatnya dalam mengadvokasi hak dan kewajiban jurnalis, serta melakukan kajian-kajian yang relevan dengan perkembangan dunia pers di provinsi Jawa Barat.
"Keputusan pembubaran ini adalah langkah yang berat namun perlu dilakukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas organisasi yang kita bangun bersama," ujar Amad Ma'muri. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan tetap berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan transisi yang baik dan mempertimbangkan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan demi kemajuan profesi jurnalistik di Jawa Barat.
Redaksi
Tags
ragam