Pertama, tidak ditemukan papan informasi publik di lokasi proyek. Padahal, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara mudah dan cepat. Ketiadaan papan informasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek.
Kedua, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek dipertanyakan. Banyak pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap, seperti helm, sepatu safety, dan kacamata pelindung. Hal ini melanggar UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan setiap pengusaha untuk menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja. Selain itu, tidak ditemukan plang baner K3 di lokasi proyek.
Saat dikonfirmasi, kepala tukang dan pengawas proyek enggan memberikan informasi terkait besaran anggaran dan detail proyek. Kepala sekolah melalui wakilnya pun mengakui kami hanya penerima manfaat saja dan kami taunya anggaran dari kementerian anggaran dampak Gempa, "Kami pun lanjut konfirmasi ke pihak PUPR kabupaten Sumedang melalu WhatsApp, dan hal senada pun keluar dari perwakilan dinas PUPR kabupaten Sumedang,bahwa pekerjaan tersebut langsung dari pusat karna itu kan anggaran dampak Gempa, pungkasnya salah satu perwakilan PUPR kabupaten Sumedang.
Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta kepedulian terhadap keselamatan pekerja.
Sampai berita ini naik pihak terkait belum bisa dihubungi.
Red***