MITRAASPIRASI || BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun. Hingga kini, pembahasan pasal demi pasal telah mencapai sekitar pasal 60 atau lebih dari 50 persen.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H mengatakan, Pansus 20 telah melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasan, mulai dari perwakilan penghuni rumah susun hingga pengelola. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dia menyebut, hasil pertemuan dengan perwakilan penghuni rusun menunjukkan sejumlah kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya aksesibilitas, terutama bagi penghuni yang tinggal di bangunan bertingkat empat hingga lima lantai.
Selain itu, pengelolaan manajerial juga menjadi aspek penting. Menurut Asep, kehidupan di rumah susun memiliki kompleksitas tersendiri karena penghuni tinggal berdampingan dalam lingkungan yang relatif terbatas.
Karena itu, diperlukan aturan dan mekanisme penyelesaian persoalan antar penghuni agar kehidupan bersama dapat berjalan harmonis.
"Jangankan di rumah susun, di rumah tapak saja terkadang ada persoalan dengan tetangga. Apalagi di rumah susun. Harus ada pengelolaan, pengaturan, termasuk mekanisme penyelesaian masalah," katanya.
Asep juga menyoroti pentingnya ketersediaan ruang parkir, akses yang memadai, kebersihan lingkungan serta sirkulasi udara. Seluruh aspek tersebut dinilai berpengaruh terhadap kualitas hidup penghuni.
Dalam raperda ini, hal-hal yang semestinya menjadi pelayanan dasar kini semakin diperhatikan.
"Dengan adanya perda ini, mudah-mudahan Pemerintah Kota Bandung memiliki payung hukum untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Asep.
Menurut dia, penyusunan Raperda tersebut dibuat, salah satunya untuk penyelarasan dengan regulasi di tingkat pusat, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja serta sejumlah ketentuan daerah yang harus disesuaikan.
Asep menilai, keberadaan perda ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah susun di Kota Bandung. Terlebih, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari keamanan, kenyamanan, kesehatan hingga tata kelola pengelolaan rusun.
Di sisi lain, dia mengakui, pembahasan Raperda Rumah Susun menghadapi tantangan karena setiap pihak memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pengelolaan dan penyediaan hunian vertikal yang ideal.
Padahal, menurut Asep, rumah susun merupakan kebutuhan penting bagi Kota Bandung yang memiliki keterbatasan lahan. Bahkan, hunian vertikal semestinya tidak hanya menjadi solusi tempat tinggal, tetapi juga mampu memberikan kebanggaan bagi masyarakat yang menempatinya.
"Rumah vertikal itu sangat dibutuhkan. Namun, untuk menghadirkan satu rumah vertikal membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, kita harus mencari formulasi aturan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.
Pewarta : Nang obet
